Keterbatasan transfer keuangan pusat ke daerah berhadapan dengan kebutuhan infrastruktur daerah yang sangat besar. Penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah menawarkan alternatif pendanaan yang terukur — dengan catatan, daerah memenuhi syarat-syarat disiplin yang ketat agar instrumen ini menjadi solusi, bukan masalah baru.

Oleh: Endi Roswendi  |  Oktober 2026

I. Kesenjangan Fiskal yang Tak Lagi Bisa Ditunda

Pembangunan infrastruktur daerah di Indonesia menghadapi paradoks klasik: kebutuhan yang sangat besar berhadapan dengan ruang fiskal yang sangat sempit. Sebagian besar APBD terserap untuk belanja pegawai dan belanja operasional rutin, sehingga porsi yang tersisa untuk belanja modal seperti Pembangunan infrastruktur menjadi minim. Di sisi lain, transfer keuangan pusat ke daerah — yang selama ini menjadi tumpuan utama pembiayaan daerah — berada dalam tekanan dan tidak dapat diandalkan untuk menutup seluruh kebutuhan pembiayaan infrastruktur.

Dalam situasi inilah wacana penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah kembali mengemuka. Namun, tidak sedikit pihak yang masih memandangnya dengan skeptis: dianggap tidak cocok untuk daerah, bahkan dikhawatirkan akan membebani keuangan daerah di kemudian hari.

Skeptisisme Sebagian masyarakat terkait obligasi dan sukuk daerah ini dapat dipahami, tetapi perlu diuji dengan argumen dan bukti. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa dengan kerangka yang tepat, obligasi daerah justru menjadi instrumen yang mendisiplinkan — bukan membebani — keuangan daerah.

II. Argumen Ekonomi: Keadilan Antar-Generasi dan Disiplin Pasar

Argumen pertama bersifat prinsip. Infrastruktur berumur panjang, umumnya 20 hingga 30 tahun. Apabila dibiayai sepenuhnya dari APBD tahun berjalan, maka seluruh biaya ditanggung oleh pembayar pajak hari ini, sementara manfaatnya dinikmati oleh generasi berikutnya. Prinsip “golden rule” dalam keuangan publik menjawab ketimpangan ini secara elegan: pemerintah boleh berutang, tetapi hanya untuk belanja investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah— tidak untuk belanja konsumsi atau operasional. Obligasi daerah membuat pembiayaan menjadi lebih adil: pembayaran disebar sepanjang umur manfaat aset, sehingga yang membayar adalah yang menikmati.

Argumen kedua menyangkut disiplin. Untuk menerbitkan obligasi, sebuah daerah wajib memperoleh pemeringkatan kredit untuk menilai kelayakan kredit daerah, mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit, dan membuka datanya kepada investor secara berkelanjutan. Tingkat pengawasan seperti ini jarang — bahkan tidak pernah — diterapkan pada pengelolaan APBD biasa melalui mekanisme politik lokal. Dengan kata lain, pasar obligasi memaksakan standar transparansi dan akuntabilitas yang justru memperkuat, bukan memperlemah, tata kelola keuangan daerah.

Argumen ketiga bersifat empiris. Data historis menunjukkan tingkat gagal bayar obligasi daerah investment-grade yang sangat rendah — di Amerika Serikat, tingkat default kumulatif sepuluh tahun berada di bawah 0,1 persen, jauh lebih rendah dibandingkan obligasi korporasi. Kegagalan yang pernah terjadi di berbagai negara hampir selalu berakar pada lemahnya kerangka disiplin, bukan pada instrumen obligasi daerah itu sendiri.

III. Pelajaran dari Berbagai Negara

• Amerika Serikat: pasar terbesar dan terlama. Pasar obligasi municipal AS bernilai sekitar US$4 triliun, diterbitkan oleh negara bagian, kota, dan county untuk membiayai jalan, air bersih, sekolah, dan rumah sakit. Kerangka keterbukaannya menjadi rujukan global: SEC Rule 15c2-12 mewajibkan pengungkapan berkelanjutan yang dipublikasikan melalui sistem EMMA agar dapat diakses publik.
• Afrika Selatan: kerangka hukum yang tegas. Di bawah Municipal Finance Management Act, kota-kota metropolitan seperti Johannesburg, Cape Town, dan eThekwini menerbitkan obligasi secara rutin. Pinjaman hanya diperbolehkan untuk belanja modal, bukan belanja operasional. Cape Town bahkan menerbitkan green bond kota pertama di Afrika pada 2017 untuk proyek air bersih dan sanitasi. Hingga kini, tidak ada kota metropolitan Afrika Selatan yang gagal bayar atas obligasi tercatatnya.
• India: membuka jalan bagi kota menengah. Regulasi SEBI tahun 2015 membuka era baru municipal bond India: Pune, Ahmedabad, Hyderabad, Indore, dan Lucknow menerbitkan obligasi kota. Bagi kota-kota kecil yang belum mampu mengakses pasar sendiri, India mengembangkan skema pooled finance — beberapa daerah bergabung dalam satu penerbitan bersama dengan dukungan credit enhancement, seperti melalui Tamil Nadu Urban Development Fund.
• Prancis: model kolektif untuk daerah kecil. Agence France Locale, lembaga yang dimiliki bersama oleh pemerintah-pemerintah daerah, menerbitkan obligasi di pasar modal atas nama ribuan komune kecil yang secara individual tidak akan pernah mencapai skala emisi yang efisien. Model ini menjawab keberatan klasik bahwa daerah kecil tidak dapat mengakses pasar modal.
• Brazil dan Meksiko: disiplin yang lahir dari krisis. Kedua negara justru memperkuat argumen ini dari sisi sebaliknya. Krisis utang negara-negara bagian Brazil pada 1990-an melahirkan Fiscal Responsibility Law tahun 2000 — undang-undang disiplin fiskal yang menjadi rujukan global. Skandal utang tersembunyi Coahuila di Meksiko pada 2011 melahirkan Ley de Disciplina Financiera tahun 2016, yang justru membuat pasar utang subnasional Meksiko tumbuh lebih sehat setelahnya. Pelajarannya: masalah bukan pada utangnya, melainkan pada ketiadaan aturan main.
• Malaysia dan sukuk: instrumen yang terbukti dalam skala besar. Untuk sukuk daerah secara khusus, pasar municipal sukuk global memang masih frontier — belum ada negara yang memilikinya dalam skala besar. Namun instrumen sukuk itu sendiri telah terbukti: Malaysia adalah pemimpin global penerbitan sukuk, dan SBSN Indonesia membuktikan kuatnya appetite investor domestik terhadap instrumen syariah. Sifat asset-backed pada sukuk — terutama skema ijarah untuk infrastruktur — secara natural cocok untuk pembiayaan proyek. Artinya, daerah Indonesia yang bergerak pertama berpotensi menjadi pelopor global, bukan sekadar pengikut tren.

IV. Menjawab Keberatan

• “Akan membebani keuangan daerah.” Seperti diuraikan di atas, beban justru muncul ketika daerah berutang tanpa kerangka disiplin — sebagaimana ditunjukkan kasus Coahuila dan Brazil. Dengan pemeringkatan wajib, keterbukaan setara standar pasar, dan rasio kehati-hatian yang mengikat, obligasi daerah menjadi instrumen yang paling diawasi di antara seluruh sumber pembiayaan daerah.
• “Daerah kecil tidak akan mampu.” Model pooled issuance ala Prancis dan India, maupun peran lembaga penjamin dan bank pembangunan, menyediakan jalan bagi daerah-daerah kecil untuk mengakses pasar modal secara kolektif dengan skala yang efisien.
• “Sukuk terlalu rumit.” Kerumitan sukuk terletak pada ketepatan struktur akad dan kejelasan underlying asset — keduanya merupakan masalah teknis yang sepenuhnya dapat diselesaikan pada tahap penyiapan, dengan pendampingan dewan pengawas syariah dan auditor syariah. Imbalannya adalah akses ke basis investor Islam domestik dan global yang tidak dapat disentuh oleh obligasi konvensional.

V. Syarat-Syarat yang Tidak Bisa Ditawar

Agar penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah menjadi solusi dan bukan masalah baru, prasyarat-prasyarat berikut harus dipenuhi secara konsisten:

1. Peruntukan investasi semata — dana hasil penerbitan hanya untuk belanja modal/infrastruktur; tidak satu rupiah pun untuk belanja pegawai atau operasional.
2. Rasio kehati-hatian yang mengikat — di Indonesia kerangka ini telah tersedia: debt service coverage ratio minimal 2,5 kali dan total utang tidak melebihi 75 persen dari pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya (PMK 87/2024, PP 1/2024).
3. Pemeringkatan wajib oleh lembaga pemeringkat yang berizin (POJK 10/2024) — tidak ada emisi tanpa peringkat.
4. Keterbukaan setara standar pasar — laporan keuangan auditan, opini BPK, dan kewajiban pengungkapan berkelanjutan yang dapat diakses publik, setara dengan sistem EMMA di Amerika Serikat.
5. Gerbang persetujuan yang berlapis — persetujuan DPRD dan Kementerian Keuangan sebelum registrasi ke OJK, sebagai mekanisme akuntabilitas demokratis sekaligus penapis kelayakan fiskal.
6. Unit pengelola utang daerah (debt management unit) yang profesional — kapasitas teknis pengelolaan utang harus dibangun sebelum emisi pertama, bukan sesudahnya.
7. Dana cadangan pelunasan (sinking fund) yang dibentuk sejak awal masa obligasi, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
8. Kelayakan proyek yang teruji — prioritas pada proyek yang menghasilkan penerimaan atau memiliki nilai ekonomi yang jelas; skema revenue bond, di mana arus kas proyek dipisahkan dari APBD, dapat membatasi penularan risiko ke keuangan daerah.